Yusril Tengarai Rezim Jokowi Terapkan Pancasila Versi 1Juni 1945

Zonasatu.com – Pakar hukum tata negara, Yusril Ihaza Mahendra menenggarai pemerintah terlalu memaksakan menerapkan Pancasila versi 1 Juni 1945. Hal itu terlihat dari surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang dibuat Presiden Jokowi.

Menurut Yusril, konsekuensi cukup besar sekali jika pemerintah menerapkan lambang negara versi 1 Juni 1945. Dikatakannya, Pancasila 1 Juni itu, kata dia, murni pemikiran Sukarno sebagai usul kepada BPUPKI. Rumusan yang disepakati bersama oleh semua anggota BPUPKI adalah Pancasila dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945.

“Kesepakatan itu kemudian direvisi menjadi kesepakatan bersama tanggal 18 Agustus 1945 oleh semua anggota PPKI. Itulah Pancasila yang menjadi falsafah negara kita. Bukan Pancasila usulan Sukarno tanggal 1 Juni dan bukan pula Piagam Jakarta 22 Juni,” kata Yusril, Selasa (24/1/2017).
.
Menurut dia, kalau mau diteruskan lagi adalah kesepakatan terakhir sebagaimana tertuang dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Anda bisa baca perbedaan rumusan antara 1 Juni 45, 22 Juni 45, 18 Agustus 45 dan terakhir 5 Juli 59. Yusril mengajak marilah semua elemen menerima Pancasila sebagai kesepakatan bersama tersebut, bukan Pancasila usulan Sukarno kepada BPUPKI yang belum disepakati oleh seluruh the founding fathers bangsa .

“Upaya memaksakan kehendak agar kita menerima Pancasila usulan Sukarno tanggal 1 Juni 45 sebagai “ideologi negara” bukan saja tidak punya pijakan historis dalam sejarah penyusunan UUD 45, tetapi juga bisa menimbulkan perdebatan baru di antara semua komponen bangsa,” katanya.

Negara ini, seperti dikatakan Sukarno, Yusril menambahkan diptakan satu untuk semua dan semua untuk satu!. Karena itu marilah kita menerima Pancasila sebagai kesepakatan bersama the founding fathers bangsa kita, yang kesepakatan itu juga dicapai atas upaya dan jasa yang luar biasa dari Sukarno yang sangat cinta akan persatuan dan kesatuan bangsa dan jangan memaksakan kehendak suatu pihak atau suatu golongan agar diterima oleh golongan atau pihak lainnya.

Menurut Yusril, golongan Islam menolak Pancasila diperas menjadi Trisila dan Trisila diperas lagi menjadi Ekasila yakni “gotong royong” seperti usul Bung Karno Tanggal 2 Juni 1945. Dikatakan Yusril, Kalau Pancasila diperas jadi Ekasila maka Tuhan pun diperas menjadi “gotong royong”. Ini tidak bisa diterima golongan Islam.

“Maka dirumuskanlah Piagam Jakarta sebagai kesepakatan tanggal 22 Juni 1945,” pungkasnya.
.
Menurutnya, tapi golongan Nasionalis belakangan tidak bisa menerima frasa kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, maka dirumuskanlah Pancasila dalam Pembukaan UUD 45 yang disahkan tanggal 18 Agustus 45.

“Pancasila tidak diperas-diperas lagi dan tidak juga ada lagi kata syari’at Islam yang diganti dengan frasa baru Ketuhanan “Yang Maha Esa”. Kok sekarang mau pakai Pancasila 1 Juni 45 lagi?,” tanya Yusril yang juga Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) ini. [pbn]

22

Comments

Silakan Komentar